INDRA HALIM SIREGAR

Rabu, 13 April 2011

TUGAS PKN : HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA

HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA

By : Indra Halim Siregar

NPM : 38410220

Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga terhadap negara.

Beberapa contoh kewajiban negara adalah kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara , kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Beberapa contoh hak negara adalah hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan , hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi air dan kekeyaan untuk kepentingan rakyat.

Dalam deretan pasal-pasal beserta ayat-ayatnya UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara atas rakyatnya yang secara jelas juga harus dipenuhi melalaui tangan-tangan trias politica ala Monteqeiu. Melalui tangan Legeslatif suara rakyat tersampaikan, melalui tangan eksekutif kewajiban negara, hak rakyat, dipenuhi, dan di tangan yudikatif aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban di jelaskan. Idealnya begitu, tapi apa daya sampai sekarang boleh di hitung dengan sebelah tangan sedah berapa jauh negara menjalankan kewajibannya. Boleh dihitung juga berapa banyak negara menuntut haknya. Bukan hal yang aneh ketika sebagian rakyat menuntut kembali haknya yang selama ini telah di berikan kepada negara sebagai jaminan negara akan menjaga serta menjalankan kewajibannya. Negara sebagai sebuah entitas dimana meliputi sebuah kawasan yang diakui (kedaulatan), mempunyai pemerintahan, serta mempunyai rakyat. Rakyat kemudian memberikan sebagian hak-nya kepada negara sebagi ganti negara akan melindunginya dari setiap mara bahaya. serta berkewajiban untuk mengatur rakyatnya. Hak-hak rakyat tadi adalah kewajiban bagi sebuah negara. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kerja serta hak-hak untuk mendapatkan pelayanan umu seperti kesehatan, rumah,dan tentunya hak untuk mendapatkan pendidikan. Semuanya itu harus mampu dipenuhi oleh negara, karena itulah tanggung jawab negara., kalau hal itu tak bisa dipenuhi oleh sebuah negara maka tidak bisa disebut sebuah negara.

Dalam UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air misalnya, di bagian menimbang sudah di jelaskan atas nama demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan maka pengolahan sumber daya air, masyarkat dapat berperan penuh. Artinya secara tidak langsung sekelompok masyarakat atau satu orang, bisa kemudian memiliki sumber daya air dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Padahal di pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa segala macam sumber daya yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak (air, udara, maupu sumber udara alam lainnya) dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum. Dapat dibayangkan jika nanti kita akan membeli air yang mengalir di sampin rumah kita, atau bahkan tidak boleh menampung air hujan karena itu adalah hasil penguapan sebuah danau yang telah dimiliki sekelompok atau satu orang saja.

Adapun dalam hal kebutuhan pokok kolektif (pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan), semua itu menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab setiap individu rakyat. Karena itu, tidak selayaknya Pemerintah membebankan pemenuhan kebutuhan pokok terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan kepada rakyat; baik pengusaha maupun buruh. Pengusaha tidak selayaknya dibebani dengan kewajiban untuk menyediakan jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan-meskipun ia boleh melakukannya jika mau, apalagi jika itu telah menjadi bagian dari akadnya dengan buruh. Yang terjadi saat ini, pengusaha justru sering dibebani oleh beban-beban seperti di atas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

TUGAS PKN : HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

By : Indra Halim Siregar

NPM : 38410220

Berikut ini adalah beberapa contoh hak dan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama satu sama lain tanpa terkecuali. Persamaaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Hak Warga Negara Indonesia :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”

- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi

meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).

- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).

- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara”.

- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan :

Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain

- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

referensi : http://heyratna.wordpress.com/2010/03/07/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-dengan-uud-45/

TULISAN PKN : ARTI WARGA NEGARA

ARTI WARGA NEGARA

By : Indra Halim Siregar

NPM : 38410220

Warga negara merupakan terjemahan kata citizens (bahasa Inggris) yang mempunyai arti ; warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara , sesama penduduk, orang setanah air; bawahan atau kaula

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yg bernama negara.

Ada istilah rakyat, penduduk dan warga negara. Rakyat lebih merupakan konsep politis. Rakyat menunjuk pada orang-orang yang berada dibawah satu pemerintahan dan tunduk pada pemerintahan itu. Istilah rakyat umumnya dilawankan dengan penguasa. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu.

Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara.

Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu :

a. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis, dan

b. kewarganegaraan dalam arti formil dan materiil

Yang menjadi warga Negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang- undang (pasal 26 UUD 1945).

Undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Asas –asas yang dipakai dalam UU ini adalah; asas isu sanguinis, asas ius soli terbatas, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.

Dalam UU 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa yang dimaksud WNI adalah seperti diatur dalam pasal 4.

Bunyi Pasal 4 UU No 12 Th 2006 sbb.:

Warga Negara Indonesia adalah:

A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia

B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.

C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;

F. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

H. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

I. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;

J. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;

K. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

L. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

M. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Senin, 14 Maret 2011

IMPLEMENTASI KEBEBASAN AGAMA

IMPLEMENTAS KEBEBASAN HAM

By : Indra Halim Siregar

NPM : 38410220

HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran ham di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan / tuntas sehingga diharapkan perkembangan dunia ham di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh ham di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia.

“Demokrasi tanpa kebebasan sipil”, demikian istilah yang melekat untuk Indonesia dengan iklim kehidupan sosial politiknya. Apalagi jika kita menyoroti kondisi kehidupan beragama, kebebasan agaknya merupakan sebuah “barang langka”. Karena melaksanakan sholat dua bahasa Usman Roy harus mendekam dalam penjara, perlakuan yang sama juga dialami oleh Lia Aminuddin sebagai pemimpin “komunitas eden” karena dianggap sebagai nabi palsu. Belum lagi teror fisik dan penyerangan yang dilakukan terhadap Jamaah Ahmadiyah, serta kasus terakhir yang belakangan ini menimpa Ahmad Mushadieq dengan ajaran al-qiyadah al-Islamiyahnya. Seluruh catatan-catatan fenomena tersebut menjadi bukti nyata bahwa Indonesia merupakan negeri yang belum cukup longgar terhadap kebebasan beragama. Padahal, Indonesia merupakan negeri pancasila yang mencerminkan “keanekaragaman” dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika-nya.

Jaminan Konstitusi Kebebasan Beragama

Jika kita merujuk pada pasal 28 (e) ayat 2 undang-undang hasil amandemen, di sana disebutkan: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. undang-undang ini disempurnakan pula dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan: Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-tiap Penduduk untuk memeluk agamanya, dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Undang-undang yang baru disebutkan diatas pada prinsipnya sudah cukup mapan sebagai jaminan konstitusi untuk kebebasan beragama di Indonesia. Jika ditafsirkan secara bebas, undang-undang ini mencerminkan beberapa prinsip tentang hak kebebasan beragama, yaitu: hak untuk meyakini suatu kepercayaan, dan hak untuk mengekspresikan fikiran serta sikap sesuai dengan hati nurani.

Fenomena yang paling menggelitik adalah, jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia seolah hanya merupakan “macan kertas” yang tidak memiliki power sedikitpun. Terbukti, tindakan kurang adil yang dilakukan pemerintah (juga mayoritas masyarakat) terhadap kelompok-kelompok yang dinilai sesat ini bukan didasarkan pada konstitusi yang berlaku secara legal-universal, malah tindakan tersebut dipicu oleh keputusan yang masih bisa diperdebatkan (fatwa MUI misalnya), tentu keputusan yang dikeluarkan lembaga semacam ini tidak dapat diberlakukan secara universal. Pada akhirnya konstitusi yang semsetinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama di negeri ini mengalami kerapuhan dengan sendirinya, jika tidak dikatakan kurang berguna, atau malah tidak berguna sama sekali.

Jika dicermati lebih jauh, rapuhnya jaminan konstitusi kebebasan beragama tidak saja diakibatkan oleh kurang terimplementasinya undang-undang dimaksud, lebih dari itu kerapuhan tersebut disebabkan pula oleh penafsiran yang kerap kali dipersempit pada undang-undang turunannya. Pada gilirannya kondisi ini melahirkan hukum yang saling tumpang tindih, bahkan kontradiktif antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Lihat misalnya undang-undang No 1/PNPS/1965 yang menyebutkan ada enam agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, sangat kontradiktif dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 477/ 74054/ BA.012/ 4683/95 tertanggal 18 November 1978 yang menyatakan bahwa agama yang diakui pemerintah ada lima: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, meskipun belakangan Konghucu diakui kembali sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Pembatasan 5 dan atau 6 agama yang diakui di Indonesia tentu menjadi ancaman serius terhadap masa depan kebebasan beragama. Apabila pembatasan ini mutlak dipahami dan dipegang teguh oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, akan sangat wajar jika agama agama lain diluar agama yang diakui tersebut sulit untuk di terima hidup di di negeri ini, bahkan agama-agama lokal sekalipun yang memang lahir dan tumbuh dari tradisi asli bangsa Indonesia, seperti agama Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di daerah Jawa, dan agama Parmalin yang terdapat di Tanah Batak Sumatera Utara, yang kerap dipandang sebagai kebudaya belaka. Lebih dari itu, pembatasan ini sangat jelas bertentangan dengan jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama yang telah diatur dalam sistem perundangan di Indonesia, khususnya yang termaktub pada pasal 28 (e) dan pasal 29 undang-undang 1945.

Realitas Kebebasan Beragama dan Pelanggaran HAM di Indonesia

HAM mestilah menjadi jaminan alternatif lain terhadap jaminan kebebasan beragama di Indonesia ketika undang-undang kebebasan beragama sebagai jaminan hak atas kebebasan beragama dirasa mengalami “kemandulan”, sebab dalam praktiknya undang-undang tersebut tidak dapat di implementasikan dengan baik. Akan tetapi, keberadaan HAM di Indonesia ternyata tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, masih mengalami “kemandulan”. Namun demikian, jika hukum yang telah diatur dalam sistem perundangan di Indonesia tidak, atau belum terimplementasi, masih saja terjadi pelanggaran di sana-sini baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dapat dipastikan tidak berakibat fatal dan menjadi ancaman bagi Indonesia di mata dunia (internasional). Lain halnya dengan pelanggaran HAM berikut konvenan-konvenan yang telah diratafikasi, tentu akan berakibat fatal dan menjadi ancaman bagi Indonesia di mata dunia.

Pada pasal 5 bagian kedua Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik misalnya, dengan tegas disebutkan: pertama, tidak satupun ketentuan dalam konvenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada Negara, kelompok atau individu untuk terlibat dalam kegiatan atau melaksanakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menghancurkan hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui di sini, atau untuk membatasinya lebih dari pada yang telah ditetapkan dalam konvenan ini; dan kedua, tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan terhadap hak azasi manusia yang mendasar yang diakui atau yang berlaku di Negara peserta konvenan ini, menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa konvenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi dalam tingkatan yang lebih rendah.

Jika dicermati bunyi pasal di atas, maka ditemukan demikian banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal-pasal dimaksud. Ironisnya pelanggaran-pelanggaran tersebut justru dilakukan oleh pemerintah sendiri, dengan turut mencampuri urusan keberagamaan masayarakatnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dijelaskan misalnya, pemenjaraan terhadap Usman Roy dan Lia Aminuiddin sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah karena telah mencampuri urusan keberagamaan umat (melanggar pasal 5 ayat 1 ICCPR); tidak terjaminnya kenyamanan Jamaah Ahmadiyah dari serangan fisik dan teror yang dilakukan masyarakat Islam pada umumnya (melanggar pasal 2 ayat 3 item pertama ICCPR). Jika ditinjau lebih jauh, tentu masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang dapat ditemukan, seperti kasus terakhir yang dialami oleh Ahmad Mushadieq pimpinan al-Qiyadah al-Islamiyah.

Memang dapat ditemukan beberpa pasal dalam konvena tersebut yang memberikan kelonggaran bagi Negara yang turut meratafikasi konvenan ini untuk tidak mengikuti beberapa pasal kewajiban yang telah ditentukan. Seperti dapat ditemukan pada pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan “dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan Negara dan keadaan tersebut telah dinyatakan secara resmi, Negara peserta konvenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang mengurangi (derogate) kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan langkah-langkah tersebut harus selaras dengan kewajiban-kewajiban Negara yang lain berdasarkan hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul social semata-mata”.

Anggaplah pelanggaran-pelanggaran HAM terkait dengan maslah kebebasan beragama di Indonesia sebagai situasi darurat, sehingga ada beberapa pasal yang kesannya “dilanggar”, tetap saja argumentasi semacam ini dirasa belum memadai untuk melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal dimaksud. Sebab, beberapa pelanggaran atas hak kebebasan beragama di Indonesia agaknya tidak mempertimbangkan ketentuan yang dijelaskan pada pasal yang disebutkan di atas (pasal 4 ayat 1 ICCPR). Walaupun dalam praktiknya, tindak diskriminasi yang kerap dialami oleh beberapa kelompok yang dipandang sebagai “aliran sesat” terjadi karena alasan “meresahkan masyarakat”, namun keresahan-keresahan tersebut kurang cukup beralasan sebagai kondisi yang akan mengancam kehidupan Negara. Justru sebaliknya, tidak mustahil jika kebebasan beragama terbelenggu begitu ketat, sejarah “sekularisme” (penyingkiran agama dari kebijakan Negara) yang pernah terjadi di Eropa akan terulang di Indonesia, ini baru dapat disebut sebagai ancaman serius bagi kehidupan Negara.

Saran dan Kesimpulan

Ada dua faktor yang berpeluang besar menyebabkan kesulitan tersebut, yaitu: krisis peranan dan krisis kesadaran. Krisis peranan hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, meskipun sedikitnya krisis ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Krisis dimaksud adalah tanggung jawab untuk berperan aktif merealisasikan undang-undang yang telah ada dan dirasa cukup mapan menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Bahkan, tanpa ikut menandatangani HAM sekalipun, pada dasarnya undang-undang Negara Indonesia terkait masalah kebebasan beragama sudah cukup memadai jika tidak ada penafsiran-penafsiran yang menyimpang.

Pemerintah justru kurang mengambil peranan yang tepat dalam hal ini. Undang-undang yang telah dibentuk sedemikian rupa, dengan mengorbankan waktu dan tenaga, seolah tidak membuahkan hasil memuaskan, sehingga kita dapat melihat demikian banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada undang-undang dimaksud. Ironisnya, pemerintah terkesan menjadi kekuatan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut (dalam kasus kebebasan beragama). Banyak argumentasi untuk menyanggah pernyataan ini; penangkapan Usman Roy dan Lia Aminuddin mengindikasikan campur tangan pemerintah; atau yang paling kontras – konon, ketika kasus Amadiyah tengah menghangat dalam pembicaraan publik, Menteri Agama meminta mereka untuk membentuk agama sendiri.

Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik kesadaran pemerintah maupun kesadaran masayarakat. Pemerintah mestinya menyadari peranan objektif mereka begitu penting untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini, bukan malah menjadi kekuatan baru untuk membelenggu kebebasan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan masalah yang amat fundamental dan bersifat individual. Kita tidak dapat menghakimi keyakinan orang lain, sama halnya ketika orang lain tidak mungkin menghakimi keyakinan, inilah yang mesti kita sadari.

Disamping peranan pemerintah untuk merealisasikan undang-undang (kebebasan beragama), tentu peranan lembaga-lembaga hukum lainnya sangat berpengaruh dalam permasalahan ini. Indonesia memiliki demikian banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dimana suara mereka ketika terjadi tindak diskriminasi pada kelompok minoritas di negeri ini. Negara kita juga menyediakan biaya yang cukup besar untuk lembaga-lembaga resmi HAM, mengapa tidak terlihat ketika iklim kebebasan beragama dinodai?. Disinilah krisis peranan semakin jelas terlihat.
Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik kesadaran pemerintah maupun kesadaran masayarakat. Pemerintah mestinya menyadari peranan objektif mereka begitu penting untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini, bukan malah menjadi kekuatan baru untuk membelenggu kebebasan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan masalah yang amat fundamental dan bersifat individual. Kita tidak dapat menghakimi keyakinan orang lain, sama halnya ketika orang lain tidak mungkin menghakimi keyakinan, inilah yang mesti kita sadari.
Disamping peranan pemerintah untuk merealisasikan undang-undang (kebebasan beragama), tentu peranan lembaga-lembaga hukum lainnya sangat berpengaruh dalam permasalahan ini. Indonesia memiliki demikian banyak Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dimana suara mereka ketika terjadi tindak diskriminasi pada kelompok minoritas di negeri ini. Negara kita juga menyediakan biaya yang cukup besar untuk lembaga-lembaga resmi HAM, mengapa tidak terlihat ketika iklim kebebasan beragama dinodai?. Disinilah krisis peranan semakin jelas terlihat.
Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik kesadaran pemerintah maupun kesadaran masayarakat. Pemerintah mestinya menyadari peranan objektif mereka begitu penting untuk mengatasi masalah kebebasan beragama di negeri ini, bukan malah menjadi kekuatan baru untuk membelenggu kebebasan tersebut. Sebaliknya, masyarakat juga harus lebih menyadari bahwa kebebasan beragama merupakan masalah yang amat fundamental dan bersifat individual. Kita tidak dapat menghakimi keyakinan orang lain, sama halnya ketika orang lain tidak mungkin menghakimi keyakinan, inilah yang mesti kita sadari.

Referensi :
http://www.docstoc.com/docs/25976234/Implementasi-Hak-Asasi-Manusia

Minggu, 09 Januari 2011

Tugas IBD Bab. 1 s/d bab.11

Tugas IBD bab. 2

Tugas IBD bab.3

Tugas IBD bab. 4

Tugas IBD bab.5

Tugas IBD bab.6

Tugas IBD bab.7

Tugas IBD bab.8

Tugas IBD bab.9

Tugas IBD bab.10

Tugas IBD bab.11

Senin, 03 Januari 2011

PERAN BUDAYA DAERAH MEMPERKOKOH KETAHANAN BUDAYA NASIONAL ILMU BUDAYA DASAR

PERAN BUDAYA DAERAH MEMPERKOKOH KETAHANAN BUDAYA NASIONAL

ILMU BUDAYA DASAR

Disusun oleh :

INDRA HALIM SIREGAR

Kelas : 1 ID 05

NPM : 38410220

Jurusan Teknik Industri

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2010

Mata Kuliah : Ilmu Budaya Dasar

Dosen : Muhammad Burhan Amin

Judul Makalah : Peran Budaya Daerah Memperkokoh Ketahanan Budaya Nasional

Kelas : 1 ID 05

Dateline Tugas : 20 Desember 2010

P E R N Y A T A A N

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim atau pihak lain. Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

P E N Y U S U N

NPM Nama Lengkap Tanda Tangan
38410220 INDRA HALIM SIREGAR

Program Sarjana Teknologi Industri

Jurusan Teknik industri
UNIVERSITAS GUNADARMA

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Es, oleh karena rahmat_Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah Ilmu Budaya Dasar ini.

Selain sebagai tugas makalah ini saya buat bertujuan untuk membantu para pembaca dan mahasiswa tentang Peranan Budaya Lokal Memperkokoh Budaya Bangsa. Pembuatan makalah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan para pembaca agar memahami pentingnya Peranan Budaya tersebut serta memberi manfaat dan pengetahuan.

Banyak sekali hambatan dalam penyusunan makalah ini baik masalah waktu, sarana dan lain-lain tetapi ada juga yang mendukung penyusunam makalah ini. Dalam makalah ini saya sebagai penyusun makalah ini mengucapkan terima kaasih kepada pihak yang telah membantu saya.

Saya harapkan makalah ini berguna bagi mahasiswa dan para pembaca, dan saya menyadari bahwa penulisan makalah ini terdapat banyak mkesalahan oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya butuhkan agar kedepanya bisa lebih baik lagi.

Jakarta, Oktober

Penyusun

DAFTAR ISI

Pernyataan

Kata pengantar

Daftar isi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Sasaran

BAB II. PERMASALAHAN

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weakness)

Peluang (Opportunity)

Hambatan ( Threaty )

BAB III. PENUTUP

Kesimpulan

Rekomendasi

Referensi

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Budaya bangsa terbentuk dari unsur – unsur masyarakat yang terdiri dari berbagai macam jenisnya. Baik dari musik, tarian, lukisan, pakaian, norma dan masih banyak lagi. Walaupun pada dasarnya budaya – budaya yang ada di Indonesia adalah adaptasi dari budaya – budaya Negara asing yang pernah singgah di Indonesia (seperti Arab, hindu, tionghoa dan lain - lainnya). Tetapi budaya – budaya daerah yang ada di Indonesia murni milik Indonesia yang wajib kita lindungi. Karena pada dasarnya dengan adanya kebudayaan – kebudayaan daerah yang bermacam – macam itu maka terbentuk lah budaya nasional. Bisa di bilang budaya nasional terbentuk karena adanya budaya – budaya daerah.

Namun karena munculnya era globalisasi, dan datangnya kebudayaan – kebudayaan luar dari berbagai macam penjuru dengan bentuk – bentuk yang unik dan telah di transformasikan menjadi modern. Sehingga membuat banyak pemuda – pemuda penerus bangsa yang lebih menyukai segala hal yang bersifat modern ataupun budaya – budaya luar yang bersifat modern.

Hal ini menjadikan budaya – budaya daerah banyak yang mulai menghilang bahkan memudar. Banyak nya budaya – budaya luar yang masuk maupun perkembangan teknologi yang semakin maju tentu penyebab terbesar budaya – budaya daerah mulai di lupakan selain karena ketidak tertarikan anak muda Indonesia terhadap budaya – budaya tersebut. Ini merupakan suatu masalah juga merupakan tantangan terhadap penerus – penerus bangsa agar bisa mempertahankan kebudayaan – budaya daerah sebelum kebudayaan tersebut mulai di curi oleh Negara – Negara yang tidak bertanggung jawab.

2. Tujuan

Dalam memperkokoh suatu ketahanan budaya bangsa Indonesia ini kita mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan pembangunan masyarakat agar dapat berjalan dengan lancar Mempelajari budaya lokal bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang budaya lokal yang dimiliki negara dengan budaya lokal, kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan peran budaya lokal. Pergaulan antar sesama manusia akan terjalin lebih baik dan rukun dapat terwjud, apabila di dasari atas rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain agar dapat menciptakan suasana yang lebih akrab. Adapun perbedaan yang ada dapat teratasi, yaitu apabila seseorang mengusahakan agar perbedaan itu tetap dapat mempersatukan kita dalam kesatuan yang indah.

Adapun tujuan lain dalam memperkokoh suatu ketahanan budaya bangsa Indonesia bagi masyarakat yaitu untuk menambah rasa kecintaan budaya tanah leluhur kita terhadap bangsa Indonesia demi tercapainya suatu perjuangan kepentingan bangsanya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan pergaulan untuk meningkatkan persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia menjadi lebih bangga apabila semua yang berhubungan dengan dilestarikannya budaya tersebut akan terwujud.

3. Sasaran

Pada pembuatan makalah ini saya harapkan dapat lebih menyadari pentingnya menjaga kebudayaan bangsa karena kebudayaan sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa. Seperti saat ini jelas kita kita ketahui banyak kebudayaan Indonesia yang di curi oleh negara lain, untuk itu kita sebagai generasi penerus harus tetap menjaga dan memeliharanya.

Dan bagi generasi sekarang pun perlu di ingatkan bahwa untuk memperkokoh suatu budaya lokal bangsa sangat dibutuhkan bantuan mereka, karena merekalah satu-satunya penerus dalam membudidayakan kesenian yang dimiliki Indonesia setelah di tinggalkan oleh nenek moyang kita agar kebudayan yang kita miliki tidak akan pernah punah sampai kapanpun dan akan terus berkembang dan dilestarikan oleh bangsa kita.

BAB II PEMBAHASAN

Analisis SWOT

Analisa SWOT (Streangth, Weakness, Oppurtunity, Threats ) adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai sebagai faktor masukan, yang kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang harus diingat baik-baik oleh para pengguna analisa SWOT, bahwa analisa SWOT adalah semata-mata sebuah alat analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau yang mungkin akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan sebuah alat Analisa yang mampu memberikan jawaban dari segala permasalahan yang terjadi.

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu :

1. S = Strength (kekuatan), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini.

2. W = Weakness (kelemahan),adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini.

3. O = Opportunity (kesempatan), adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.

4. T =Threat (ancaman), adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan

Kekuatan

· Budaya lokal sebagai pembentuk bangsa merupakan poin penting yang tidak dapat dikesampingkan perananya,kebudayaan lokal yang berasal dari berbagai daerah berperan sebagai pembentuk keragaman yang memiliki ciri masing-masing. Budaya local tidak hanya menciptakan jati diri yang unik saja,namun juga mencerminkan sikap bangsa yang menghargai perbedaan,dan ini adalah salah satu sifat yang ingin dimiliki oleh bangsa lain didunia. Kebudayaan Lokal menjadi sumber ketahanan budaya bangsa. Dengan perubahan budaya lokal kita yang di sebabkan pengaruh dari budaya luar kita dapat mengambil sisi positif yang bermanfaat, contohnya seni di negara Indonesia ini dapat bertambah.

· Keanekaragaman budaya local yang ada di Indonesia. Begitu kaya dan beragamnya kebudayaan yang dimiliki tiap-tiap daerah merupakan sumber kekuatan bagi bangsa ini menjadi bangsa yang besar di kemudian hari. Kekuatan dan keunggulan budaya bangsa sejatinya manifestasi dari tumbuh suburnya budaya-budaya lokal yang terus dipupuk dengan baik.

· Kepercayaan orang – orang di daerah yang masih di anggap mistik di anggap sesuatu yang unik dan menjadi nilai lebih di pandang dari sudut orang luar negri.

· Keberagaman budaya menjadi sumber Devisa. Banyaknya budaya di Indonesia merupakan aset tak ternilai harganya, bertambahnya wisatawan asing yang masuk ke Indonesia tentunya akan menambah devisa negara dan masyarakat pun akan merasakan manfaatnya.

Kelemahan(Weakness)

· Kurangnya kesadaran masyarakat

Sebagian masyarakat belum memahami sepenuhnya arti pentingnya melestarikan budaya yang kita miliki, sehingga masyarakat tersebut perlu segera diberikan penyuluhan.

· Minimnya komunikasi budaya

Perbedaan bahasa yang digunakan kadang menjadi kendala alam berkomunikasi, maka perlu belajar bahasa internasional yang bisa dipahami bangsa asing untuk mempromosikan kebudayaan kita yang belum tergali.

· Pembelajaran tentang budaya harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya daerah. Padahal melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya daerah dalam membangun budaya nasional serta bagaimana cara mengadaptasi budaya daerah di tengan perkembangan zaman.

Peluang

Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia seharusnya disyukuri karena hanya Negara Indonesia yang kaya akan kebudayaan. Itu semua merupakan karunia yang sudah diberikan sang pencipta kepada Indonesia. Namun, keanekaragaman yang dimiliki Indonesia, seringkali disalahgunakan oleh manusia.

Ø Kemajuan Pariwisata

Budaya lokal Indonesia sering kali menarik perhatian para turis mancanegara. Ini juga harus diwaspadai karena banyaknya aksi pembajakan budaya yang mungkin terjadi.

Ø Indonesia dipandang dunia Internasional karena kekuatan budayanya

Dengan kita menunjukan ke manca Negara bahwa Indonesia itu kaya akan berbagai macam budaya menjadi salah satu pandangan yang bahwa indonesi nantinya tidak di anggap mereh dengan Negara lain.

Ø Adanya perkembangan seni dan sastra yang lebih maju.

Seni dan sastra yang kita miliki telah berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman menjadi peluang bagi pandangan kekayaan budaya indonesia.

Ø Pengetahuan tentang budaya asing,

Dengan datangnya para turis asing maka kita dapat mempelajari budaya asing, sehingga kita bisa mengkolaborasikan sesuai kreatifitas kita.

4. Tantangan (Threatment)

Ø Perubahan lingkungan alam dan fisik

Lingkungan alam dan fisik terus berubah mengikuti perkembangan zaman, perubahan inilah yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya melestarikan dan melindungi budaya kita.

Ø Kemajuan Teknologi

Teknologi yang berkembang kian pesat menyebabkan aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan masyarakat tentu berubah, hal ini dapat mengikis kepedulian masyarakat terhadap upaya mempertahankan budayanya sendiri.

Ø Kurangnya minat masyarakat untuk mengenal budaya daerahnya sendiri.

Hal ini di karenakan, banyaknya budaya asing yang mudah masuk ke dalam lingkungan nasional yang mempengaruhi kebudayaan kita atau kebudayaan lokal yang di mualai dari media massa.

Ø Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehinnga banyak kebudayaan Indonesia yang dicuri oleh negara lain.

Hal ini merupakan dampak dari kebudayaan kita yang tidak tercatat di dunia internasional, sehingga mudahnya bangsa asing mengambil kebudayaan kita dan mengklaim kebudayaan itu sebagai milik mereka yang sah. Hal ini harus di ambil perhatian sangat tinggi oleh pemerintah untuk melindungi kebudayaan yang kita miliki.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Ø Indonesia memiliki Peluang untuk lebih di pandang di mata Negara lain, Indonesia memiliki berbagai macam variasi kebudayaan yang masih belum di perlihatkan dan di akui oleh Negara lain, sehingga masih ada kemungkinan kita berdiri lebih tinggi lagi dengan memanfaatkan kebudayaan kita.

Ø Pentingnya Peran Pemerintah, sering terjadinya kecurian hak milik kebudayaan daerah yang kita miliki termasuk di karenakan kesalahan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun yang daerah, karena kurang nya perhatiaan maupun bantuan untuk ikut melindungi kebudayaan daerah yang kita miliki.

Ø Kebudayaan Lokal Indonesia adalah semua budaya yang terdapat di Indonesia yaitu segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di seluruh kepulauan indonesia, baik yang ada sejak lama maupun ciptaan baru yang berjiwa nasional.

Ø Kemajuan teknologi masih belum di manfaatkan dengan baik oleh pemerintah dalam hal mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Pemerataan perkembangan teknologi sangat di butuhkan untuk meningkatkan rasa nasionalis bangsa yang saat inui sudah sangat tidak kelihatan.

Rekomendasi

Ø Meningkatkan kuallitas sumber daya manusia untuk memperkokoh kebudayaan bangsa. Hal ini di tunjukan untuk menghasilkan bangsa yan berkualitas dalam segi manusianya serta budayanya.

Ø Masuknya budaya asing harus dapat disaring agar tidak merusak kebudayaan daerah itu sendiri. Hal ini bias kita lakukan pertama kali dari melalaui media massa yang kita punya dengan cara membatasi penyiaraan yang dapat merusak kebudayaan kita.

Ø Diadakan pelatihan dan pemberitahuaan kepada rakyat tentang pentingnya kebudayaan daerah demi berdirinya kebudayaan nasional.

Ø Adanya kerjasama antara pemerintah dengan rakyat sehingga rakyat dapat mempublikasikan Kesenian daerahnya lewat Negara, jadi bisa lebih di akui oleh Negara luar.

Ø Di abadikan kesenian – kesenian daerah milik Indonesia sebelum di curi oleh Negara – Negara lain.

REFERENSI

http://hartiningrum.blogspot.com/2010/10/peran-kebudayaan-daerah-memperkokoh.html

http://syafriliatriany.weebly.com/peran-budaya-daerah-memperkokoh-ketahanan-budaya-nasional.html

http://lisca91.weebly.com/peran-budaya-daerah-memperkokoh-ketahanan-budaya-nasional.html